KM
Bali 1 Dompu – Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Auditor, Inspektorat
Kabupaten Dompu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) Bekerja sama menggelar Bimtek Penilaian Resiko dan
Bimtek Sakip / Lakip Lingkup Organisasi Perangkat Daerah OPD Kabupaten Dompu
selama 3 hari dimulai pada tanggal 14 sampai 16 November 2017. Di Aula
Inspektorat Kabupaten Dompu.
Inspektorat
Kabupaten Dompu mengundang BPKP Provinsi NTB agar meningkatkan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) Auditor Inspektorat, dan mengundang sejumlah Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Dompu.
Pemateri Bimbingan
Evaluasi Sakip / Lakip Lingkup Organisasi Perangkat Daerah OPD “Teguh Prihandono”
Perwakilan dari BPKP Provinsi NTB bertujuan agar Inspektorat nanti mampu
menilai Kinerja dari SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Dompu sehingga
anggaran-anggaran yang ada di SKPD bisa lebih bermanfaat
Sedangkan
Pemateri Bimbingan Penilaian Resiko khusus untuk sejumlah SKPD pelayanan
publik, “Indra” juga perwakilan dari BPKP Provinsi NTB yang
bertujuan adalah bagaimana bisa mematahkan resiko-resiko yang mungkin terjadi
sehubungan operasional Organisasi sehingga tujuannya bisa tercapai.
Teguh
Prihandono selaku Kooardinator Pengawasan (KORWAS) Bidang Akuntabilitas
Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada Media Koran ini menyampaikan mafaat dan
Dorongan adanya APIP
“manfaat
adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini lebih terasa bagi
pemerintah Kabupaten Dompu sehingga APIP bisa memberikan Dorongan dan
memberikan Arliworning terhadap Resiko-resiko dan memberikan manfaat sehingga
hal-hal yang bersifatnya hanya sekedar kegiatan tapi hubungan langsung dengan
kinerjanya itu jauh, ini bisa diberikan Arliworning, ini nggak pas, ini kurang
dan tata cara kerjanya perlu diperbaiki”, Jelasnya saat diwawancarai oleh
wartawan Koran ini di ruangan tempat kegiatan tersebut.
Lebih
jauh Teguh Prihandono mempunyai harapan “dengan adanya peningkatan kapasitas
SDM Auditor ini agar kedepannya inspektorat mampu menilai kinerja dari pada
SKPD di kabupaten Dompu”, harapnya
Kepala
Inspektorat Kabupaten Dompu Ir. H. Moh. Syaiful, M.Si kepada awak media
menjelaskan tetang materi yang dipelajari bagaimana jajaran Inspektorat bisa
menganalisis peta resiko yang muncul di SKPD begitu juga SKPD akan membuat peta
resiko
“Kita
akan mencoba mengarahkan jajaran Inspektorat itu bisa menganalisis peta Resiko
yang akan muncul di SKPD, begitu juga SKPD itu akan membuat peta resiko dan infentarisasi
masalah yang mungkin terjadi mengganggu kinierjanya”, Jelasnya
Lanjut
H. Syaiful peserta bimtek setelah diberikan materinya akan dilanjutkan dengan
praktek agar peserta bisa cepat memahami pengelolaan dan tata kelola
“setelah
dikasikan pengarahan-pengarahan ini akan dilanjutkan dengan praktek, sehingga
akan bisa mengatasi timbulnya masalah-masalah pengelolaan dan tata kelola
pemerintah di masing-masing lininya begitupun Evaluasi Lakip sudah selesai dan
akan dipertajamkan oleh Bapeda sebagai leding sektornya dan juga bagian
Organisasi di Sekda”,tegasnya
Apa
bila SKPD terjadi keterlambatan atau belum mengerjakan sesuai contoh yang sudah
disampaikan Tambahnya, Inspektorat akan melakukan pembinaan dan cek di lapangan
“Kami
akan melakukan pembinaan-pembinaan di lapangan melalui pemeriksaan-pemeriksaan
kita cek apakah mereka sudah membuat itu, sesuai dengan contoh-contoh yang
diberikan”, tegasnya
Berhubung
analisis peta Resiko ini sangat penting maka kepala Inspektorat menyampaikan
harapannya terhadap SKPD-SKPD di Kabupaten Dompu agar segera menyusun peta
Resiko agar terhindar dari ketidak tercapainya kinerja
“Karna ini sangat penting,
diharapakan kepada pimpinan Unit, Sekertaris dan Kasubag Program di seluruh
SKPD untuk segera menyusun mengenai analisis peta resiko yang mengakibatkan
terjadinya ketidak tercapai kinerja”, harapnya [poris]
Posting Komentar