KM Bali 1, Dompu-Kamis, 27 Desember Pukul 10.00 WITA, ratusan anggota Forum Honorer Kabupaten Dompu menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Dompu, Jalan Soekarno Hatta. Mereka menuntut perhatian penuh dari anggota DPRD Dompu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Daerah setempat. Demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh serangkaian tuntutan terkait dengan nasib honorer di Kabupaten Dompu.
Salah satu tuntutan utama para demonstran adalah agar seluruh anggota DPRD Dompu mendampingi mereka dalam melakukan audiensi dengan Bupati Dompu di Sekretariat Daerah. Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi honorer di daerah ini dan menegaskan pentingnya peran DPRD dalam menjembatani aspirasi mereka.
Tak hanya itu, dalam orasinya, seorang demonstran menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka dapat berpotensi menciptakan instabilitas keamanan di Kabupaten Dompu. Hal ini memberikan tekanan tambahan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan yang serius terhadap aspirasi para honorer.
"jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami khawatir akan tercipta instabilas di kabupaten Dompu", ungkap Iran dalam orasinya.
Dalam aksi demonstrasi ini, Iran, salah satu demonstran, membacakan lima tuntutan utama yang diinginkan oleh para honorer. Kelima tuntutan tersebut melibatkan perubahan dalam kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Dompu:
- Meminta pemerintah daerah membuka formasi PPPK untuk honorer dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat.
- Menuntut Bupati Dompu menambah kuota formasi tenaga teknis di tahun 2024.
- Meminta pihak berwenang untuk memprioritaskan K2 dalam perekrutan PPPK dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Menuntut Pemerintah Daerah menonaktifkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu.
- Menyuarakan kebutuhan akan transparansi dalam proses pengusulan formasi PPPK dan ASN yang selama ini dianggap serba tertutup.
Pantauan langsung kmbali1.com, akibat aksi demonstrasi ini, Rapat Paripurna DPRD Dompu sempat ditunda untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usulan Pemerintah Daerah. Anggota DPRD Dompu kemudian melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan demonstran untuk mendengarkan secara langsung tuntutan dan aspirasi yang disampaikan.
Aksi demonstrasi akhirnya berakhir setelah audiensi sekitar pukul 14.00 WITA. Para demonstran meninggalkan lokasi dengan harapan bahwa tuntutan mereka akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD Dompu. Masyarakat setempat dan pihak terkait pun menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah sebagai respons terhadap aspirasi para honorer.[KM]
Posting Komentar