Dompu, KM Bali 1 – Hingga bulan Juli 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu tercatat masih sangat rendah, jauh di bawah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Data yang diterima dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 8 Juli 2024 menunjukkan bahwa dari total Target anggaran PAD sebesar Rp 110,94 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 10,39 miliar atau hanya sekitar 9,36%.
Rendahnya capaian PAD di semester pertama tahun 2024 ini terlihat dari berbagai komponen pendapatan daerah. Pajak Daerah yang diharapkan dapat menyumbang Rp 21,40 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 7,24 miliar (33,84%). Retribusi Daerah dari target Rp 5,76 miliar baru tercapai Rp 1,50 miliar (26,03%). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum memberikan kontribusi apapun dari target Rp 11,86 miliar (0,00%). Selain itu, Lain-Lain PAD yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp 71,92 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 1,65 miliar (2,29%).
Sebaliknya, pendapatan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan hasil yang lebih baik dengan capaian 50,49% dari target Rp 996,14 miliar, yang sudah terealisasi sebesar Rp 502,94 miliar. Namun, kontribusi PAD yang masih sangat minim menjadi catatan penting, mengingat PAD adalah salah satu indikator kemandirian fiskal daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni, dalam keterangannya, enggan berkomentar soal capaian PAD Dompu. Menurut Syahroni, soal capaian PAD bukan kewenangan dirinya. "Kalau terkait pendapatan sebenarnya bisa saya jawab tapi yang lebih punya kewenangan menjelaskan adalah kepala Bappenda", ujarnya melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp Selasa, 9 Juni Kemarin.
Selain itu, belanja daerah juga menunjukkan realisasi yang belum optimal. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.235,07 miliar, baru terealisasi sebesar Rp 421,51 miliar (34,13%). Belanja Pegawai menunjukkan capaian tertinggi dengan realisasi 52,45% dari anggaran Rp 534,42 miliar. Namun, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal, masing-masing baru terealisasi sebesar 19,15% dan 12,60%.
Terkait persoalan tersebut dalam penjelasannya Syahroni mengakui ada keterlambatan realisasi belanja daerah yang dikelola oleh Badan yang dipimpinnya itu. Syahroni beralasan keterlambatan itu akibat dari terlambatnya sejumlah pekerjaan fisik yang dibiayai oleh APBD. "terkait Relatif terlambatnya realisasi belanja ini terjadi karena saat sekarang pekerjaan fisik masih ada yang dalam tahapan perencanaan, ada juga yang sedang dalam tahapan kontraktual dan ada juga yang sekarang dalam tahapan pekerjaan awal", jelasnya.
Lebih rinci, Kata Dae Roni (Syahroni_red), rendahnya realisasi belanja daerah juga disebabkan karena beberapa instansi daerah melakukan belanja diluar mekanisme Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga belum tercatat. Syahroni menyebut beberapa instansi seperti BLUD RSUD Dompu, BLUD RSU Manggelewa, Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, dan dana Pendidikan yang dikelola oleh Dikpora Dompu.
"Masih rendah juga belanja disebabkan belanja diluar mekanisme BUD, belum tercatat seperti belanja yang sumber dana dari; BLUD RSUD Dompu dan BLUD RSU Manggelewa, Dana JKN/Kapitasi puskesmas dan BOK puskesmas di Dikes, Dana BOS, dana BOP Paud dan dana BOP Kesetaraan pada Dinas Dikpora. Laporan dari dana2 tersebut di atas belum dilaporkan ke BUD selaku Pengelola Keuangan Daerah", urainya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Dompu Farid Anshari kepada kmbali1.com Senin, 1 Juli lalu di ruang kerjanya memperlihatkan data laporan capaian PAD untuk semeter pertama tahun 2024. Dalam laporan yang dirangkum dari 15 instansi Pemda tersebut menunjukkan capaian PAD terkesan baik - baik saja.
Dalam data yang dilaporkan 30 Juni 2024 itu menunjukkan capaian PAD sebesar Rp. 56,65 Miliyar. Angka ini adalah 49,98 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 113,35 miliyar.
Farid menyebut perbedaan data SIKD Kemenkeu dengan data dari Pemda ini bisa disebabkan karena Instansi yang bersangkutan terlambat menginput data capaiannya ke aplikasi SIKD. Namun Farid menduga tidak menutup kemungkinan bisa jadi memang karena instansi yang bersangkutan angka pencapaiannya rendah.
"Jadi kadang-kada ini karena ada kendala non teknis. Kadang-kadang OPD bersangkutan terlambat menginput, dan bisa juga karena memang capaiannya kurang begitu", Sebutnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak publik, sehingga muncul spekulasi bahwa laporan yang dibuat oleh sejumlah instansi tersebut dimaksudkan hanya untuk menyenangkan atasan yakni Bupati Dompu.
Son Marhaen salah satu aktifis muda Desa Saneo menilai wajar jika publik menduga bahwa capaian PAD yang dilaporkan oleh sejumlah instansi Pemda Dompu tidak transparan. Son menilai selisih yang begitu jauh antara data SIKD dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Data hasil capaian sejumlah instansi yang menangani capaian PAD sangat jauh.
"Sebagai warga Dompu, wajar kita mencurigai seperti itu, dengan melihat selisih yang sangat signifikan antara laporan sejumlah Instansi dengan data dari Kemenkeu Sendiri. Publik pasti bertanya kenapa bisa rancu seperti itu?. Pada intinya wajar kita duga OPD di Kabupaten Dompu ini bekerja 'Asal Tuan Senang' sehingga data yang dilaporkan oleh 15 Instansi ini saya duga tidak akurat", tegas Son melalui sambungan Telepon Senin, 10 Juli pagi tadi.
Son menilai rendahnya realisasi PAD dan belanja daerah ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan perbaikan diperlukan agar pembangunan di Kabupaten Dompu tidak terhambat dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang telah disusun.[Oz]
Posting Komentar