penanganan Bencana Covid-19, Pemerintah Daerah Dompu mampu menanggungnya. Pernyataan tersebut ditegaskan Jufrin usai mengikuti Rapat Koordinasi terkait penanganan Covid-19
bersama Bupati Dompu dan sejumlah OPD lainnya di Pandopo Bupati Dompu
Senin, [30/3] lalu.
Jufrin menegaskan bahwa berapa pun biaya yang dibutuhkan untuk m e n u n t a s k a n p e n a n g g u l a n g a n penyebaran Wabah ini, akan disiapkan oleh Pihak Pemda Dompu.
“intinya berapa pun anggaran yang dibutuhkan itu, ada anggarannya”, tegas Jufri.
Jufri juga menyinggung terkait Surat edaran Menteri yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 ini. “Sesuai dengan
Surat Edaran baru Kementerian bahwa penanganan covid 19 ini dibebankan kepada APBD”, ungkapnya.
Bedasarkan Surat tersebut, Jufri memastikan akan adanya pergeseran Alokasi Anggaran di setiap Dinas. Hal ini juga sudah diinstruksikan oleh Bupati
Dompu agar merealokasi anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Kota dan mengalihkannya untuk penanganan penyebaran Virus mematikan ini.
“jadi aka nada pergeseran-pergeseran seperti misalnya anggaran perjalanan Dinas seperti arahan pak Bupati, karena kan hamper semua kan tidak bisa ke luar jadi anggaran itu bisa dialihkan untuk
kegiatan-kegiatan penanganan Covid 19”, urainya.
Disamping itu lanjut Kepala BPBD Dompu, Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin juga menginstruksikan agar Festifal Pesona Tambora [FPT] Tahun 2020 ini ditiadakan kemudian anggarannya digunakan untuk
penanggulangan Covid 19. “ya sesuai dengan instruksi Bupati ya begitu, kan yang lebih faham itu adalah Kadis Pariwisata, nanti beliau akan melihat anggaran-anggaran FPT yang bisa digeser untuk penanganan Covid 19”, jelasnya.
Senada dengan itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu Muhammad Iksan, ST, MM secara terpisah juga memastikan bahwa Bupati Dompu menginstruksikan agar membatalkan Jadwal FPT tahun ini. Sehingga Anggarannya dapat digunakan
untuk penanganan Covid 19. “pak bupati tadi sudah menjelaskan Festifal Tambora untuk tahun ini dipastikan ditiadakan. Otomatis akan terjadi pergeseran anggaran melalui APBD perubahan”, ungkapnya.[Oz]
Posting Komentar